1. IKATAN DOKTER INDONESIA AKAN MENDORONG PEMERINTAH UNTUK SEGERA MELAKSANAKAN AMANAT UU TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL NOMER 40 TAHUN 2004 AGAR TERCAPAI MENYELURUH PADA TAHUN 2012
2. IKATAN DOKTER INDONESIA AKAN LEBIH MEMBERDAYAKAN DOKTER PELAYANAN PRIMER DALAM PELAYANAN KESEHATAN DENGAN BERBASIS SISTEM RUJUKAN PADA LINI TERDEPAN
3. IKATAN DOKTER INDONESIA AKAN BERUPAYA MAKSIMAL UNTUK MENINGKATKAN KOMPETENSI DOKTER TERUTAMA DOKTER PELAYANAN PRIMER
4. IKATAN DOKTER INDONESIA BERSAMA LEMBAGA LAIN AKAN MEREFORMASI PENDIDIKAN KEDOKTERAN YANG LEBIH TERJANGKAU ,BERMUTU DAN TRANSPARAN
5. IKATAN DOKTER INDONESIA AKAN MENGELUARKAN STANDART JASA MEDIS YANG RASIONAL DAN TERJANGKAU KEMUDIAN MENGUSULKAN KEPADA MENKES UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PERATURAN MENTERI KESEHATAN
6. IKATAN DOKTER INDONESIA BERPERAN AKTIF DALAM MEMBINA DAN MENGAWASI PRAKTEK KEDOKTERAN BAIK DILAYANAN PRIMER , SEKUNDER MAUPUN TERSIER
7. DALAM RANGKA KENDALI MUTU DAN KENDALI BEAYA IKATAN DOKTER INDONESIA AKAN MEMBENTUK TEAM AUDIT MEDIS BERSAMA SAMA DENGAN DEPARTEMEN KESEHATAN DAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA YANG BERTUJUAN UNTUK MELINDUNGI MASYARAKAT
8. IKATAN DOKTER INDONESIA AKAN MELINDUNGI ANGGOTA YANG BERPERILAKU BAIK, TIDAK MELANGGAR KODE ETIK DAN STANDART PROFESI KEDOKTERAN
9. IKATAN DOKTER INDONESIA AKAN MEMBERIKAN SANKSI BAGI DOKTER YANG MELANGGAR KODE ETIK KEDOKTERAN DAN MELANGGAR STANDART PROFESI KEDOKTERAN
10. IKATAN DOKTER INDONESIA MENDUKUNG PEMERINTAH DALAM MENGATUR SELURUH TENAGA KESEHATAN YANG ADA DALAM SATU UNDANG UNDANG
11. IKATAN DOKTER INDONESIA MENGHARAPKAN SEMUA PIHAK (MASYARAKAT ,WARTAWAN ,PENEGAK HUKUM,DLL) UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRAKTEK KEDOKTERAN KEPADA IKATAN DOKTER INDONESIA , SEHINGGA TIDAK TERJADI SALAH INTERPRESTASI DALAM MEMAHAMINYA

JAKARTA, 20 DESEMBER 2009

KETUA UMUM,	SEKRETARIS JENDERAL,
DR. PRIJO SIDIPRATOMO,SP.RAD	DR. SLAMET BUDIARTO,SH,MH.KES
NPA. IDI : 15.840	NPA. IDI : 59.464